Tahukah Anda Apa itu INTERPOL...?

Di berita televisi saat ini banyak membicarakan tentang penangkapan nazarudin yang dilakuka oleh interpol...Tapi tau kah anda apa itu interpol..
Bukan sekedar istilah POLISI INERNASIONAL...
Interpol memiliki beberapa keunggulan dan seluk beluk organisasi...
berikut penjelasannya,,,

INTERPOL adalah organisasi polisi internasional terbesar di dunia, dengan 188 negara anggota . Dibuat pada tahun 1923, ia memfasilitasi lintas polisi perbatasan kerjasama, dan mendukung dan membantu semua organisasi, wewenang dan layanan yang misinya adalah untuk mencegah atau memerangi kejahatan internasional.

INTERPOL bertujuan untuk memfasilitasi polisi internasional kerjasama bahkan di mana hubungan diplomatik tidak ada antara negara-negara tertentu. Tindakan diambil dalam batas-batas hukum yang ada di berbagai negara dan dalam semangat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. konstitusi Interpol melarang 'intervensi atau kegiatan yang bersifat politik, militer, agama atau ras. "

Interpol Kepemimpinan

Presiden Interpol dan Sekretaris Jenderal bekerja sama dalam memberikan kepemimpinan yang kuat dan arah untuk Organisasi.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Konstitusinya, INTERPOL (yang benar nama lengkap adalah 'The International Criminal Police Organization - Interpol') adalah sebagai berikut:Majelis UmumKomite EksekutifSekretariat JenderalNational Central BiroPenasihatKomisi Pengendalian File Interpol

Majelis Umum dan Komite Eksekutif Pemerintahan bentuk organisasi.




Majelis Umum - Interpol tertinggi badan, ia bertemu setiap tahun dan terdiri dari delegasi yang ditunjuk oleh setiap negara anggota. Perakitan mengambil semua keputusan penting terkait dengan kebijakan, sumber daya, metode kerja, keuangan, kegiatan dan program.

Komite Eksekutif - komite 13-anggota dipilih oleh Majelis Umum, dan terdiri dari presiden, tiga wakil presiden dan sembilan delegasi meliputi empat daerah.
Sekretariat Jenderal - terletak di Lyon, Prancis, Sekretariat Jenderal beroperasi 24 jam sehari, 365 hari setahun dan dijalankan oleh Sekretaris Jenderal. Pejabat dari lebih dari 80 negara bekerja berdampingan dengan-dalam salah satu dari empat bahasa resmi Organisasi: Arab, Inggris, Perancis dan Spanyol. Sekretariat memiliki tujuh kantor regional di seluruh dunia, di Argentina, Kamerun, Pantai Gading, El Salvador, Kenya, Thailand dan Zimbabwe, bersama dengan Perwakilan Khusus di PBB di New York dan di Uni Eropa di Brussels.

Biro Pusat Nasional (NCB) - Setiap negara anggota Interpol mempertahankan Biro Pusat Nasional dikelola oleh aparat penegak hukum nasional. NCB adalah titik kontak yang ditunjuk untuk Sekretariat Jenderal, kantor regional dan negara-negara anggota lain yang membutuhkan bantuan luar negeri dan investigasi lokasi dan penangkapan buronan.

Penasihat - ini adalah pakar dalam kapasitas penasihat murni, yang dapat ditunjuk oleh Komite Eksekutif dan dikonfirmasi oleh Majelis Umum.

Komisi Pengendalian File Interpol (CCF) - ini adalah badan independen yang mandatnya adalah tiga: (1) untuk memastikan bahwa pemrosesan informasi pribadi dengan Interpol sesuai dengan peraturan Organisasi, (2) untuk memberikan nasihat INTERPOL proyek apapun, operasi, seperangkat aturan atau hal-hal lain yang melibatkan pemrosesan informasi pribadi dan (3) untuk memproses permintaan mengenai informasi yang terkandung dalam file Interpol.

Indonesia adalah salah satu negara anggota ICPO-Interpol yang saat ini beranggotakan 186 negara. Pembentukan National Central Bureau (NCB) di Indonesia berdasarkan Chapter 22 Konstitusi ICPO-Interpol yang menyatakan bahwa setiap negara anggota harus menunjuk suatu badan yang berfungsi sebagai Biro Pusat Nasional (National Central Bureau) guna menjamin hubungan dengan berbagai departemen/ instansi di dalam negeri, dengan NCB negara lain dan dengan Sekretaris Jenderal ICPO-Interpol.

Pada tahun 1952 Pemerintah Indonesia mengirim 2 orang utusan sebagai peninjau pada Sidang Umum ICPO-Interpol ke-21 di Stockholm, Swedia. Pada tahun 1954, Indonesia resmi diterima menjadi anggota ICPO-Interpol. Pada periode 1952-1954 ini, Pemerintah Indonesia belum menunjuk suatu badan tertentu yang berfungsi sebagai NCB Indonesia. Seluruh permasalahan yang menyangkut tugas-tugas NCB Indonesia dilaksanakan oleh Kantor Perdana Menteri Indonesia. Baru pada akhir tahun 1954, dengan Surat Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia No. 245/PM/1954 tanggal 5 Oktober 1954 Pemerintah Republik Indonesia menunjuk Jawatan Kepolisian Negara sebagai NCB Indonesia untuk mewakili Pemerintah Indonesia dalam organisasi ICPO-Interpol dan sebagai Kepala NCB Indonesia ditunjuk Kepala Kepolisian Negara.

Berdasarkan Lampiran “J” Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Set NCB-Interpol Indonesia, tugas Set NCB-Interpol Indonesia selain bertugas menyelenggarakan kerjasama/ koordinasi melalui wadah ICPO-Interpol dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kejahatan internasional/ transnational jug menyelenggarakan kerjasama internasional/ antar negara dalam rangka mendukung pengembangan Polri baik dalam bidang pendidikan, pelatihan maupun teknologi dan kegiatan “Peace keeping operation” di bawah bendera PBB.

Tugas

Sebagai penyelenggara kerjasama/ koordinasi melalui wadah ICPO Interpol dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kejahatan internasional/ transnasional dan kegiatan ”peace keeping operation” dibawah bendera PBB serta menyelenggarakan kerjasama internasional/ antar negara dalam rangka mendukung pengembangan Polri.

Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, maka Set NCB-Interpol Indonesia mempunyai fungsi sebagai berikut:
1) Sebagai perumusan/pengembangan petunjuk-petunjuk serta prosedur hubungan/kerja sama luar negeri.
2) Pelaksanaan kerja sama dengan negara-negara anggota ICPO-Interpol dan organisasi internasional lainnya dalam rangka penanggulangan kejahatan internasional/ transnational crime.
3) Pembinaan perwira penghubung/ Liaison Officer (LO) Polri di luar negeri.
4) Penyelenggaraan komunikasi, korespondensi, pertukaran data dan informasi dengan instansi terkait, NCB negara lain, organisasi lain baik di dalam maupun di luar negeri.
5) Penyelenggaraan kegiatan protokoler kunjungan tamu ke luar negeri, penjemputan tamu dari dan ke luar negeri serta courtesy call kepada Kapolri.
6) Mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait di dalam maupun luar negeri tentang keikutsertaan Polri dalam misi operasi pemeliharaan perdamaian (Peace Keeping Operation) dibawah bendera PBB.

Source : http://www.kaskus.us/showthread.php?t=9241164